Bisa Seret Pejabat Pajak Bali
Senin, 14 Apr 2008
Harian RADAR BALI
DENPASAR - Dugaan ngemplang pajak yang dilakukan Tiara Dewata Grup tampaknya bakal menyeret banyak pihak. Apalagi Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Departeman Keuangan RI, Muhamad Tjiptardjo juga menengarai soal itu. Menurutnya, kasus seperti ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan banyak pihak.
Bahkan, kata Tjiptarjo, tidak menutup kemungkinan kasus ini bakal menyeret oknum pegawai Kanwil Ditjen Pajak Bali sendiri. "Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini akan saya seret ke pengadilan, semuanya. Tak peduli dia pegawai pajak sendiri," ancamnya kepada koran ini siang kemarin.
Indikasi keterlibatan banyak pihak, jelas Tjiptarjo, sudah makin kelihatan sejak ditangani langsung tim pusat. Sayangnya, ketika ditanya kenapa Ditjen Pajak pusat yang langsung turun tangan, Tjiptardjo enggan menjelaskannya. "Yang menangani kan bisa siapa saja, siapa yang tahu duluan. Kebetulan untuk kasus ini kita yang duluan tahu, makanya kita yang langsung turun tangan," kata pejabat yang suka bicara ceplas-ceplos itu.
Setelah didesak, Tjiptardjo akhirnya melontarkan pernyataan mengejutkan. "Kok saya yang ditanya seperti ini? Seharusnya tanya Kakanwil Pajak Bali dong, kenapa sampai orang pusat yang turun tangan? Biar senyum kecut dia," ujar Tjiptardjo dengan nada ketus. Berarti ada oknum Kanwil Pajak Bali yang terlibat? "Saya tidak mau menyimpulkan dulu," kelitnya.
Menurutnya, kasus Tiara Dewata masih dalam proses pemerisaan. Namun dari hasil pemeriksaan itu pihak Pajak telah menemukan bukti permulaan. "Bukti awal itu kita akan limpahkan ke Kanwil Pajak Bali, biar mereka yang menyidik," tandasnya.
Sementara itu Kakanwil Ditjen Pajak Bali, Petronius Saragih kepada Koran ini kemarin mengatakan bahwa pemeriksaan Tiara Dewata masih ditangani pihak pusat. Bahkan hasil pemeriksaan itu belum dilimpahkan ke Kanwil Pajak Bali. "Belum ada kemajuan, baru beberapa orang saksi dari Tiara Dewata Grup yang diperiksa," katanya tanpa menyebutkan siapa-siapa saja yang diperiksa sebagai saksi itu.
Soal kasus ini ditangani tim pusat, Petronius mengaku karena orang pusat yang lebih dulu tahu. Hal itu dari laporan masyarakat yang langsung ke pusat. "Informasinya memang langsung ke pusat, jadi ya orang pusat yang turun tangan," ujarnya.
Yang mengejutkan, Petronius justru mengatakan, jika setiap laporan pajak yang masuk, tidak semuanya diperiksa oleh anak buahnya. Dengan alasan pihaknya menerapkan asas self assessment. Yang artinya mengacu kepada kesadaran setiap wajib pajak. "Tidak semua laporan pajak yang masuk kita periksa. Mekanismenya, apa yang dilaporkan, kita terima, kemudian dibayar, selesai," tandasnya.
Lho berarti peluang manipulasi sangat besar dong? "Peluang kecurangan memang ada, karena sistem kita self assessment, kesadaran pribadi. Tapi untuk memantau kecurangan-kecurangan itu, kita bentuk tim intelijen dan penyidikan," pungkasnya.
Di lain pihak Komisi C DPRD Kota Denpasar mendesak agar Dispenda segera mencabut penghargaan wajib pajak terbaik, yang pernah diberikan kepada Tiara Dewata. "Kalau dalam penghargaan itu Dispenda juga memberikan hadiah berupa uang, maka hadiah itu juga harus dicabut," kata Sekretaris Komisi C, I Kadek Agus Arya Wibawa, siang kemarin.
Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini Komisi C juga berencana memanggil Kadispenda untuk menjelaskan kronologis kasus Tiara Dewata. "Setelah tanggal 15 April mendatang, kita akan pangil Kadispenda, untuk kita ajak hearing," kata Agus.
Politisi asal Pesanggaran ini menambahkan, jika dugaan kurang bayar yang dilakukan Tiara Dewata ternyata terbukti benar, maka Dispenda diharuskan untuk menagih kekuranganya. "Kalau terbukti dan memungkinkan bagi kita untuk menagih, kenapa tidak," tandasnya.
Agus mengatakan, kasus dugaan ngemplang pajak seperti ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di perusahaan lain. Untuk itu, dewan meminta Dispenda agar memperketat pengawasan. Melalui petugas pajak di lapangan. "Makanya kita harus hearing dulu dengan Dispenda, untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya," imbuh Agus.
Di tempat terpisah, Kadispenda Kota Denpasar Ida Bagus Subrata mengaku siap kapan saja dipangil dewan. "Saya siap membeberkan data-data yang ada," katanya. Bahkan, jika dewan mendesak agar melakukan penagihan kurangan bayar, Subrata juga siap membuatkan surat ketetapan. "Kalau memang terbukti dan memungkinkan untuk kita tagih, kenapa tidak. Hanya saja, selama ini kita memang lebih fokus pada pembinaan ke depan," tandasnya.
Saat ini, pihak Dispenda mengaku masih memberikan kesempatan kepada Ditjen Pajak untuk menyelidiki kasus dugaan penilepan pajak yang dilakukan oleh Tiara Dewata Grup tersebut. (cas)
0 comments:
Posting Komentar